SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK DAN MONARKI

Sistem Pemerintahan Republik

Filipina adalah negara yang menganut republik demokratis yang diatur dalam konstitusi 1987. Konstitusi ini merupakan model konstitusi persemakmuran 1935 yang mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang serupa dengan Amerika Serikat. Konstitusi ini mencakup banyak batasan kekuasaan presiden sebagai cara penjagaan terhadap kekuasaan otoriter. Semua warga negara Filipina yang telah berusia 18 atau lebih dapat memberikan suara.

Selama berlangsungnya rezim Marcos, militer dipolitisasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi ini menjadi preseden pengaruh militer yang terus menerus-menjadi faktor stabilitas dalam politik dan pemerintahan Filipina.

1. Eksekutif

Kepala negara atau kepala eksekutif Filipina adalah seorang presiden, dipilih melalui Pemilu untuk masa jabatan enam tahun. Wakil presiden yang juga dipilih langsung dapat mengabdi dengan masa waktu tidak lebih dari dua periode enam tahun berturut-turut. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemungutan sura yang terpisah dan mungkin berasal dari partai politik berbeda.

2. Legislatif

Negara Filipina memiiki legislatif bicameral (dua bagian) yang disebut dengan Kongres Filipina. Majelis tertinggi atau senat memiliki 24 anggota yang secara langusng dipilih untuk mengabdi dengan masa waktu selama enam tahun. Senator dibatasi waktunya untuk dua masa berturut-turut.

Majelis rendah atau dewan perwakilan memiliki maksimal 260 anggota dengan masa jabatan selama tiga tahun. 208 wakil dipilih langsung dan 52 orang dipilih tidak langsung dari daftar nominasi kelompok minoritas masyarakat adat. Anggota dewan perwakilan dibatasi masa baktinya untuk tiga kali berturut-turut. Dua pertiga suara kongres diperlukan untuk menolak hak veto undang-undang yang diusulkan presiden.

3. Kehakiman

Pengadilan tertinggi di Filipina adalah Mahkamah Agung yang terdiri atas hakim ketua dan 14 hakim anggota, semuanya ditunjuk oleh presiden negara. Usia pensiun wajib bagi hakim Mahkamah Agung adalah 70 tahun. Badan peradilan lainnya adalah pengadilan banding, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan kota.

4. Pemerintahan Lokal

Untuk tujuan administrasi, Filipina dibagi menjadi beberapa region, provinsi, dan kota. Kawasan National Capital Region meliputi wilayah metropolitan Manila, Daerah Administrative Cordillera, wilayah semiotonomi kelompok suku dataran tinggi di Luzon utara, dan Wilayah otonomi Muslim Mindanao (ARMM), meliputi empat provinsi di Mindanao. ARMM merupakan wilayah berpemerintahan sendiri yang dibentuk pada 1989. ARMM memiliki pemerintahan sendiri dengan kekuasaan eksekutif terbatas, provinsi dikepalai oleh gubernur dan kota dipimpin oleh walikota.

Unit terkecil dari pemerintahan lokal adalah barangay. Di daerah pedesaan, barangay merupakan sebuah desa dan di daerah perkotaan merupakan sebuah lingkungan. Setiap kota atau kota madya berisi barangay dalam jumlah banyak dan ada ribuan barangay di Filipina. Setiap barangay dikelola oleh seorang eksekutif dan dewan komunitas yang anggotanya dipilih oleh penduduk barangay.

5. Partai Politik

Partai politik di Filipina merupakan perpanjangan kunci para ahli politik yang mengontrolnya, dibanding institusi-institusi yang berfokus pada ideologi-ideologi tertentu atau pandangan politik. Loyalitas politik diserahkan kepada setiap individu dan jarang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Politisi sering berpindah-pindah partai hanya untuk keuntungan pribadi dan keuntungan daerah.


Sistem Pemerintahan Negara Monarki

Brunei Darussalam adalah  negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Dalam  monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri.